BLITAR – Kebijakan pelarangan kendaraan roda empat atau lebih melintas di jalan puncak Bendungan Lahor, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, mulai menimbulkan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Sejumlah pelaku usaha yang selama ini bergantung pada arus kendaraan di jalur alternatif Malang–Blitar mengaku mengalami penurunan omzet sejak kebijakan tersebut diberlakukan.
Para pedagang khawatir kondisi itu akan semakin memburuk apabila akses kendaraan tidak segera dibuka kembali atau belum tersedia jalur alternatif yang memadai.
Susan, pemilik warung kopi sekaligus toko rokok di sekitar Bendungan Lahor, mengatakan jumlah pelanggan mengalami penurunan cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, sebagian besar pembeli merupakan pengendara yang melintas dan singgah untuk beristirahat.
"Belakangan ini kondisi ekonomi memang sedang sulit. Sekarang ditambah mobil tidak boleh lewat jalan bendungan, kami semakin khawatir karena pelanggan yang biasanya mampir membeli kopi atau rokok semakin berkurang," ujarnya, Sabtu (1/8/2026).
Ia berharap pemerintah maupun pihak terkait dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dengan melihat dampak yang dirasakan masyarakat kecil.
Keluhan serupa disampaikan Sumarni, pedagang ikan segar di Desa Ngreco. Ia mengaku pendapatannya terus menurun dan khawatir usaha yang telah dijalankan selama bertahun-tahun tidak mampu bertahan apabila kondisi tersebut berlangsung lama.
Menurutnya, keberadaan jalur alternatif Malang–Blitar selama ini menjadi salah satu sumber utama datangnya pelanggan.
Menanggapi kondisi tersebut, Camat Selorejo Agung Nugroho membenarkan bahwa banyak pelaku usaha di wilayahnya terdampak langsung oleh kebijakan larangan kendaraan roda empat melintas di atas Bendungan Lahor.
Ia menjelaskan, terdapat lebih dari 100 pelaku usaha yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada lalu lintas kendaraan di kawasan tersebut.
Pelaku usaha itu tersebar di empat desa, yakni Desa Ngreco, Desa Boro, Desa Olak-Alen, dan Desa Selorejo. Jenis usahanya pun beragam, mulai dari rumah makan, warung kopi, toko kelontong, hingga sektor penginapan.
"Ada lebih dari seratus pelaku usaha yang terdampak. Mereka selama ini mengandalkan arus kendaraan yang melintas di Bendungan Lahor. Kebijakan ini tentu memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat," jelas Agung.
Ia menambahkan, saat proses sosialisasi kebijakan sebelumnya, masyarakat telah menyampaikan aspirasi agar jalan di atas Bendungan Lahor tetap dapat digunakan kendaraan roda empat hingga jalur alternatif yang disiapkan benar-benar selesai dibangun dan siap dioperasikan.
Menurut Agung, usulan tersebut disampaikan agar aktivitas ekonomi warga tidak terganggu secara signifikan selama masa transisi.
"Warga berharap akses kendaraan roda empat tetap dibuka sementara sampai jalan alternatif selesai dan benar-benar dapat dilalui. Dengan begitu aktivitas ekonomi masyarakat tetap bisa berjalan," pungkasnya. (Red/lis)
Social Header